Proyek rehabilitasi dan instalasi perpipaan sistem penyediaan air baku Way Andeng di kawasan terpadu Harbour City, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan Komite Analisis Pembangunan Indonesia. Perhatian tertuju pada rekam jejak perusahaan yang memenangkan tender proyek bernilai lebih dari Rp25 miliar tersebut.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Way Mesuji Sekampung itu mencakup pekerjaan instalasi pipa sepanjang 13 kilometer. Sementara itu, anggaran untuk jasa konsultan dan pengawasan Gunung KSO Mitra disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Pekerjaan utama proyek tersebut dipercayakan kepada PT Rah Rah Red Wana Bhakti, perusahaan kontraktor asal Aceh.
Namun, penunjukan perusahaan tersebut sebagai pelaksana proyek justru memunculkan pertanyaan. Komite Analisis Pembangunan Indonesia menilai rekam jejak perusahaan perlu ditelusuri, menyusul sejumlah catatan persoalan dalam pelaksanaan proyek pemerintah di daerah lain.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun komite, PT Rah Rah Red Wana Bhakti disebut pernah menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari pemutusan kontrak pekerjaan hingga perkara hukum.
Salah satu catatan yang disorot berkaitan dengan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman atau sewerage di Jakarta Utara. Pada Juli 2022, kontrak perusahaan tersebut disebut diputus oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta karena persoalan wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban pekerjaan.
Perusahaan juga disebut dikenai konsekuensi pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak serta proses rekomendasi sanksi daftar hitam melalui Inspektorat.
Selain itu, perusahaan tersebut dikaitkan dengan catatan daftar hitam penyedia jasa di wilayah Banda Aceh pada 2023.
Nama direktur perusahaan, Mahfud, juga pernah muncul dalam perkara hukum proyek pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Sabang pada 2016. Dalam perkara tersebut, Mahfud disebut pernah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang.
Sementara pada 2025, perusahaan kembali menjadi perhatian dalam proses tender proyek rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Tangerang.
Berbagai catatan tersebut menjadi dasar Komite Analisis Pembangunan Indonesia mempertanyakan proses evaluasi dan penetapan pemenang tender proyek Way Andeng oleh BBWS Way Mesuji Sekampung.
Ketua Komite Analisis Pembangunan Indonesia, Dedi Manda, bahkan menduga terdapat persoalan dalam keterlibatan perusahaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan.
Ia mempertanyakan dugaan bahwa PT Rah Rah Red Wana Bhakti hanya menjadi perusahaan formal atau sekadar meminjamkan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), sementara pelaksanaan pekerjaan diduga dilakukan pihak lain.
Dedi juga menduga adanya keterlibatan oknum pejabat di lingkungan PA/KPA BBWS Way Mesuji Sekampung dalam proses tersebut. Namun, dugaan itu menurutnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan yang memiliki catatan daftar hitam tentu harus melalui evaluasi berdasarkan persyaratan pengadaan yang berlaku. Kami mempertanyakan apakah seluruh persyaratan dan rekam jejak penyedia benar-benar telah diperiksa dalam proses tender proyek ini,” ujar Dedi Manda.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya pengondisian dalam proses pengadaan.
“Ada dugaan kuat proses pemenangan tender telah dikondisikan sejak awal. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme pengadaan. Kami sedang melengkapi bukti-bukti dugaan penyimpangan untuk dijadikan bahan laporan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Komite Analisis Pembangunan Indonesia menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka meminta proses tender proyek rehabilitasi dan instalasi perpipaan sistem penyediaan air baku Way Andeng Harbour City Bakauheni ditelusuri secara menyeluruh, terutama terkait persyaratan kualifikasi penyedia, rekam jejak perusahaan, serta kesesuaian pihak yang memenangkan tender dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak BBWS Way Mesuji Sekampung maupun PT Rah Rah Red Wana Bhakti terkait berbagai dugaan dan catatan yang disampaikan Komite Analisis Pembangunan Indonesia.


