L
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan sistem pengawasan perbatasan berbasis drone bernama Pagar Digital.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan sistem itu dirancang untuk memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Indonesia yang selama ini dinilai masih rentan terhadap pelintasan ilegal.
Gagasan itu muncul setelah Hendarsam melihat langsung perkembangan teknologi pengamanan perbatasan saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura.
"Dari situ saya berpikir menggandeng kampus terbaik di Indonesia untuk menginisiasi sistem 'Pagar Digital' berbasis drone sebagai solusi pengamanan wilayah perbatasan yang sangat luas dan rawan pelintasan ilegal," ujar Hendarsam usai rapat bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).
Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat. Namun dari panjang tersebut, hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan tiga di antaranya belum aktif.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari-April 2026, tercatat sebanyak 679.867 orang melintas melalui jalur resmi.
Menurut Hendarsam, keterbatasan infrastruktur pengawasan di lapangan membuat pemerintah perlu mengembangkan teknologi yang mampu memperluas jangkauan pengawasan.
Tahap awal proyek Pagar Digital akan diprioritaskan di Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Untuk wilayah laut, fokus pengawasan diarahkan ke Kepulauan Riau dan Batam.
Teknologi ini dikembangkan ITB bersama PT Dirgantara Indonesia sejak 2019 menggunakan Drone HALE dan Drone Mantis yang saling terintegrasi.
"Teknologi ini memperluas jangkauan pengawasan, memberikan data awal yang akurat sebelum tim melakukan penindakan, sekaligus lebih efisien dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak," kata Hendarsam.
Ia menegaskan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian teknologi nasional.
"Dengan mengoptimalkan teknologi siber dan patroli udara buatan dalam negeri, kami ingin meminimalkan celah bagi pelaku perdagangan orang maupun pelintas ilegal, sekaligus memperkuat kedaulatan negara dan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya.
