Bandar Lampung, Datalampung.com - Kinerja APBN Regional Lampung hingga September 2025 menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Belanja negara yang terkelola efisien dan lonjakan ekspor menjadi penopang utama pertumbuhan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan kinerja fiskal daerah terus terjaga kuat berkat strategi optimalisasi penerimaan dan pengelolaan belanja yang efisien.
“APBN terbukti menjadi shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global,” ujar Purwadhi dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).
Kinerja ekspor Lampung mencatat hasil menggembirakan. Pada Agustus 2025, neraca perdagangan Lampung mengalami surplus sebesar US$462,11 juta, tumbuh 46,56% dibanding bulan sebelumnya (mtm). Sektor industri pengolahan tumbuh 21,99% (yoy), pertanian 24,44% (mtm), dan pertambangan naik 4,34% (mtm).
Sementara itu, kenaikan harga komoditas utama seperti batubara acuan naik menjadi US$105,33/ton (+3,04% mtm) dan CPO US$954,71/MT (+4,81% mtm) turut mendukung kinerja ekspor daerah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat 51,2, menandakan optimisme masyarakat terhadap ekonomi Lampung.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara Lampung hingga 30 September 2025 mencapai Rp7,985 triliun atau 71,68% dari target APBN, naik 11,99% (yoy). Penerimaan pajak tumbuh 12,97% (yoy), dengan kontribusi utama dari pajak perdagangan internasional yang melonjak 174,60% (yoy).
Belanja negara di Lampung tercatat Rp23,092 triliun atau 71,93% dari pagu, dengan kontraksi 6,04% (yoy) karena pergeseran prioritas belanja pemerintah pusat menuju program strategis yang lebih efisien.
Defisit anggaran regional tercatat Rp15,106 triliun, menyempit 13,41% dibanding periode sama tahun lalu. Kondisi ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan fiskal di tengah gejolak global.
Berbagai program strategis juga menunjukkan hasil nyata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,75 juta penerima, SLHS sudah berdiri di 560 sekolah, dan Koperasi Merah Putih (KDMP) terus berkembang dengan 2.715 koperasi aktif.
Di sektor pendidikan, program FLPP menyalurkan 4.352 unit rumah senilai Rp520,43 miliar, sementara revitalisasi sekolah menjangkau 648 sekolah dengan nilai Rp22,3 miliar.
Dari sisi ketahanan pangan, realisasi mencapai Rp626,2 miliar (48%) dari alokasi Rp1,29 triliun, meliputi pembangunan irigasi dan survei sawah 4.000 hektare. Sektor energi baru terbarukan juga mencatat kemajuan dengan target 500 MW dari pembangkit hijau di Lampung.
Total belanja sosial dari pemerintah pusat di Lampung sejak 2020 hingga September 2025 mencapai Rp22,96 triliun, mencakup BPNT, PKH, BST, BPUM, Prakerja, dan bantuan kuota internet.
Program tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan Lampung dari 12,76% (2020) menjadi 10,00% (Maret 2025) serta kemiskinan ekstrem turun 1,32% (2023) menjadi 0,90% (2024).
“Efektivitas APBN menjaga daya beli masyarakat terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan,” tutup Purwadhi.
