Bandarlampung – Pemerintah memastikan pembangunan Jembatan Kali Pasir di Sungai Batanghari, penghubung Desa Kali Pasir–Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, segera direalisasikan.
Pembangunan dilakukan sebagai solusi darurat akses pendidikan, menyusul masih adanya puluhan pelajar yang harus menyeberangi sungai menggunakan rakit untuk berangkat dan pulang sekolah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat dikoordinasikan bersama Pangdam Radin Inten sebagai langkah penanganan cepat.
Menurutnya, keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi berisiko tinggi dan membutuhkan respons lapangan yang cepat serta terukur.
“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan lewat Jembatan Merah Putih. Pak Gubernur langsung yang meminta ke Pangdam,” kata Taufiqullah, Selasa (2/2/2026).
Taufiqullah menjelaskan, pembangunan jembatan permanen tidak bisa dilakukan secara parsial karena harus memenuhi standar keselamatan secara menyeluruh.
Total anggaran pembangunan jembatan permanen tersebut diperkirakan mencapai Rp70 miliar.
“Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut mendorong Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.
Sejak awal menjabat, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta dukungan anggaran dan teknis pembangunan jembatan.
Menindaklanjuti permohonan itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah melakukan survei teknis. Hasilnya, jembatan dinilai tidak memungkinkan diperbaiki sebagian karena risiko longsor dan faktor keselamatan.
Rekomendasi teknis menyarankan pembangunan ulang dari awal agar struktur jembatan memenuhi standar keamanan jangka panjang.
“Berbagai upaya sudah dilakukan Pak Gubernur sejak menjabat. Alhamdulillah, Jembatan Merah Putih ini akan menjadi solusi. Semester pertama 2026 ini selesai,” ucapnya.
Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses pembangunan yang tengah berjalan sesuai tahapan teknis dan birokrasi.
“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya.
