Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia memperkuat kerja sama dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID dan TP2DD 2025. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga dan mendorong transformasi layanan keuangan digital di daerah.
Hingga Juli 2025, inflasi Provinsi Lampung tercatat 1,41 persen (year-to-date), menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Dari sisi digitalisasi, Lampung mencatat indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebesar 97,5 persen, meski transaksi tunai masih dominan di masyarakat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Bani Ispriyanto, menyampaikan bahwa penguatan sinergi dua tim tersebut menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Sinergi TPID dan TP2DD terbukti mampu menjaga inflasi Lampung tetap terkendali sekaligus memperluas digitalisasi layanan. Upaya ini penting agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bani, 31 Agustus 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan perlunya langkah lanjutan untuk memperkuat digitalisasi, antara lain peningkatan PAD, penguatan SDM perangkat daerah, dan pengembangan infrastruktur layanan non-tunai.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kualitas SDM, serta infrastruktur layanan perbankan digital perlu terus diperkuat agar digitalisasi benar-benar berdampak,” kata Bimo.
Dalam Rakorda tersebut, sejumlah perangkat daerah juga menyampaikan rekomendasi strategis seperti perbaikan tata niaga distribusi pangan, optimalisasi penyaluran program SPHP, penguatan posko inflasi digital, serta langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pasokan komoditas.
Melalui sinergi ini, Pemprov Lampung dan BI menargetkan stabilitas harga dan percepatan digitalisasi dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, efisien, dan inklusif di seluruh wilayah Lampung.
