Lampung Selatan, datalampung.com - Hasil retribusi Daerah Lampung Selatan yang belum mencapai target dan kesejahteraan gaji guru honorer menjadi rekomendasi khusus Fraksi Golkar.
Hal tersebut diketahui saat juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan pandangan akhir Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto,
Menurut Fraksi Golkar sosok pengajar sangat penting di dunia pendidikan, Namun hingga saat ini belum terlihat kesejahteraan para guru honorer yang mempunyai beban dan tanggung jawab yang berat sebagai tenaga pendidik untuk membentuk para generasi penerus bangsa yang berkompeten.
“Apa yang telah disampaikan oleh ketua Tim Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan menyampaikan sejumlah catatan strategis, masukan dan koreksi DPRD Lampung Selatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya yaitu berkenaan dengan penghapusan tenaga honorer menjadi PPPK.
“Sehubungan dengan tidak ada pengangkatan Honda dan dialihkan ke PPPK agar Pemerintah Daerah memberikan solusi terhadap pegawai Honda yang tidak terakomodir dalam perekrutan PPPK. Sehingga tidak lemahkan dalam hal perekrutan PPPK tersebut perlu dipertimbangkan dan evaluasi bagi tenaga honor yang telah mengabdi belasan tahun,” kata juru bicara Fraksi Golkar Sidik Maryanto dalam pandangan akhir Fraksinya.
Dijelaskan dalam Laporan Pansus DPRD Kabupaten Lampung Selatan, OPD (seperti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa / LPSE, Dinas Kesehatan, RSUD dr.Bob Bazar. SKM, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman maupun OPD lainnya) sehingga menjadi perhatian untuk dapat ditindak lanjuti dalam perbaikan dan pelaksanaan kinerja tahun berjalan dan Tahun yang akan datang.
“Kami fraksi Golkar berharap dengan adanya masukan kritik dan saran yang telah disampaikan dapat menjadi sumber pemikiran demi kemajuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Lampung Selatan,”pungkasnya.
