Lampung Selatan, datalampung.com - Selama Tiga hari terhitung sejak hari Senin tanggal 8 hingga Rabu 10 Mei Tim Penitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan bersam seluruh OPD Lampung Selatan menggelar rapat dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ta-2022.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus dari Fraksi PDI-Perjuangan Rosdiana didampingi Wakil Ketua Pansus Baiquni Aka Sanjaya dan Sekertaris Jenggis Khan Haikal serta anggota Pansus itu dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat.
Ketua Pansus Rosdiana mengapresiasi sejumlah OPD yang berhasil dengan capaian kinerja.
Disisi lain Rosdiana juga meminta para OPD yang belum berhasil dengan capaian agar dapat meningkatkan kinerja.
“Dengan harapan apa yang dihasilkan Pansus bisa bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan lebih baik lagi di masa mendatang.”kata dia pada Infodesanews.com, Kamis (11/5/2023)
Menurutnya, Dalam jabarannya, Nota LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2022 bahwasannya LKPJ itu terdiri atas tiga bagian di antaranya: Visi dan Misi, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Gambaran Capaian Kinerja Program Pembangunan.
“Kegiatan itu bisa berhasil atau tidak, tentu sangat membutuhkan sebuah diskusi dan penjelasan-penjelasan, maka dibentuklah Pansus LKPJ, yang kemudian membaca dan mengkaji secara internal dan eksternal untuk sampai pada kesimpulan apakah program atau kegiatan bisa dikatakan berhasil atau tidak,” kata Legeslatif perempuan dari Fraksi PDI-Perjuangan dapail Jatiagung itu.
Sementara itu sekertaris Pansus DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat Jenggis Khan Haikal meminta agar seluruh Dinas terkait dapat memenuhi target belanja dan capaian belanja di seluruh Dinas OPD.
Menurutnya, masih banyak dinas tentang capaian kinerja dan belanja belum maksimal dengan alasan kiterbatasan anggaran.
“Maka perlu dinas untuk mencari terobosan baru supaya mendapat kan anggaran yang maksimal dan terget belanja bisa terpenuhi.”ujarnya.
Jenggis juga meminta pada pemerintah daerah harus mencari solusi untuk mendapatkan anggaran yang lebih agar capaian pembangunan terealisasi sesui dengan RPJMD.
“Kunci dari pada rencana anggaran belanja harus didasarkan RPJMD misalkan dinas PU harus menganalisis ,merencanakan ,melakukan pemetaan berapa panjang jalan,rusak berat dan rusak ringan karena sukses nya pembanguan dan perekonomian harus didukung sarana dan pasara fisik yang memadai terutama jalan.”tegas praktisi hukum itu. (Red)
